Konsultasi Standar Pelayanan Izin Lingkungan (DPLH, AMDAL DAN UKL-UPL) di Maluku Barat Daya

Konsultasi Standar Pelayanan Izin Lingkungan (DPLH, AMDAL DAN UKL-UPL) di Maluku Barat Daya – Tengah berencana mendirikan suatu bangunan, gedung, untuk usaha atau yang diperuntukkan bagi kegiatan lainnya? Ada baiknya Anda coba untuk mempelajari dan mendalami dahulu soal yang terkait, merupakan Analisis Mengenai Imbas Lingkungan atau kerap kali disingkat dengan Amdal.

Prosedur Pengurusan Amdal

Amdal sendiri ialah kajian seputar pengaruh penting dari suatu usaha dan kesibukan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Amdal diperlukan dalam proses pengambilan keputusan perihal penyelenggaraan usaha dan aktivitas di Indonesia.

Dalam perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, diperlukan Amdal, yaitu terkait aspek abiotik (berkenaan dengan atau dicirikan oleh tidak adanya organisme hidup, biotik (makhluk hidup), dan kultural (kebudayaan).

Karena itu, tujuan dan sasaran Amdal yakni untuk menjamin suatu usaha atau kesibukan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Lewat studi Amdal, diharapkan usaha dan kesibukan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber kekuatan alam secara efisien dengan meminimalkan akibat negatif dan mengembangkan hal positif.

Amdal memiliki dasar tata tertib, yaitu Tata Pemerintah No 27 Tahun 2012 seputar Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.

Dalam PP hal yang demikian, terdapat ketentuan bahwa bangunan gedung yang mesti mengantongi izin Amdal yaitu bangunan yang dibangun dengan luas lahan minimal 5 hektar dan luas bangunannya sendiri minimal 10.000 meter persegi.

Adapun bangunan yang mempunyai luas antara 2.000 sampai 9.999 meter persegi sepatutnya mempunyai izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Untuk luas bangunan gedung dari 1 hingga 1.999 meter persegi hanya perlu mengurus izin Surat Pernyataan Pengolahan Lingkungan (SPPL), merupakan surat yang mengucapkan kemampuan agar tidak membuang sampah sembarangan.

baca : Konsultasi Standar Pelayanan Izin Lingkungan (DPLH, AMDAL DAN UKL-UPL) di Maluku Barat Daya 

Berhubungan hal itu, berikut ini adalah metode atau prosedur untuk mendapat izin Amdal dalam mendirikan suatu bangunan.

Standar Pelayanan Izin Lingkungan (DPLH, AMDAL DAN UKL-UPL)

Persyaratan

  • Surat Permohonan ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Bermeterai Rp. 6000,-;
  • Foto Copy Akta Pendirian ( Apabila Berbadan Hukum );
  • Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB );
  • Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP );
  • Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP );
  • Foto Copy Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat/ Perjanjian Sewa;
  • Formulir UKL-UPL : – Disusun sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. – Atas nama pemrakarsa sesuai dengan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan permohonan izinnya.
  • Rekomendasi dari OPD Teknis yang membidangi Lingkungan Hidup;
  • Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar;
  • StopMAP
  • Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
  • Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
  • Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  • Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.
Waktu Tergantung Penetapan instasi
Tergantung dari Penetapan instasi
  • Izin Lingkungan (DPLH, AMDAL DAN UKL-UPL)

 

Penilaian AMDAL dan Permohonan izin Lingkungan

Persyaratan Penilaian Amdal

  • Penyusun Amdal bersertifikasi kompetensi (Perorangan atau LPJP)
  • Lampiran KRK, izin prinsip, izin lokasi akta hukum , izin-izin terkait rencana usaha dan/atau kegiatan yang di maksud
  • Konsultasi publik terhadap masyarakat terkena dampak
  • Pengumuman di media massa
  • Data dan informasi lain yang di anggap perlu di sampaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

  • Pengajuan melalui surat permohonan
  • Penelitian / verifikasi
  • Penjadwalan sidang/ penjadwalan pembahasan
  • Sidang/pembahasan
  • Perbaikan dokumen (bila ada)
  • penerbitan

 

Waktu Penyelesaian

  • … Hari kerja

1. Pelayanan Penilaian dokumen kerangka acuan (KA)… hari kerja

2. Penilaian dokumen Andal dan RKL -RPL …. hari kerja

3. penerbitan SKKLH berikut izin lingkungan …. hari kerja, untuk penerbitan SKKLH dan izin lingkungan melalui bagian hukum

Biaya / Tarif

1. Penyusunan dokumen AMDAL didanai oleh Pemrakarsa

2. Jasa Penilaian Amdal oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Tim teknis di bebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Produk Pelayanan

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Skala Provinsi

Baca : Jasa Konsultasi Pelayanan Izin Lingkungan (DPLH, AMDAL DAN UKL-UPL)

Situs Amdalnet

amdaldnet
amdaldnet

Situs Amdalnet merupakan metode berita kajian akibat lingkungan/dokumen lingkungan berbasis geospasial yang berfungsi sebagai sentra pelayanan digitalisasi dokumen lingkungan yang dipakai dalam progres pembentukan/pengukuran dokumen AMDAL (KA, Andal, RKL RPL), Addendum Andal dan pemeriksaan UKL UPL,SPPL di sentra dan tempat (provinsi/kab/kota), pelaporan pengerjaan izin lingkungan serta dokumentasi data komputerisasi dokumen lingkungan yang dikelola secara online/elektronik.

Penerapan Amdalnet akan memudahkan progres pelayanan perizinan lingkungan bagi pencetus , memudahkan cara kerja pembentukan dokumen lingkungan hidup, mempercepat progres pengukuran/pemeriksaan dokumen lingkungan, mempermudah dalam progres pelacakan status dokumen (tracking document) bagi pencetus/pemerintah, mempermudah pengerjaan pengambilan keputusan dalam mempertimbangkan/menerbitkan surat keputusa/anjuran kepantasan/ketidaklayakan lingkungan hidup serta berperan sebagai sarana keterbukaan isu publik bagi stakeholder yang memerlukan.

Penyusunan dokumen lingkungan merupakan tugas semestinya yang semestinya dijalankan oleh tiap perusahaan dalam melindungi kelestarian lingkungan hidup. Salah satunya adalah dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL ( Mengenai Imbas Lingkungan Hidup) ialah kajian perihal akibat besar dan penting dalam sebuah kesibukan usaha yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup. Dokumen AMDAL yang semestinya dilengkapi: – Dokumen KA-ANDAL atau Kerangka Acuan Analisa Akibat Lingkungan Hidup – Dokumen ANDAL atau Analisis Dampak Lingkungan Hidup – Dokumen RKL atau Agenda Pengelolaan Lingkungan Hidup – Dokumen RPL atau Agenda

Pemantauan Lingkungan Hidup Kecuali dokumen AMDAL, juga terdapat laporan implementasi RKL RPL yang dilaksanakan dua kali setahun atau tiap semester. Laporan ini digunakan sebagai sarana monitoring / pemantauan perkembangan mutu lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi usaha. Penyusunan Dokumen Lingkungan sebaiknya disusun oleh tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan latar belakang yang kuat kepada keilmuan sesuai dengan macam kegiatan usaha hal yang demikian. Yang ini untuk menghindari kesalahan analisis yang dapat berdampak pada kekeliruan penanganan pengelolaan lingkungan.

Jika anda kesulitan dalam penyusunan dokumen AMDAL, anda dapat berkonsultasi dengan kami melalui layanan kami Jasa Konsoltasi Amdal

 

Tinggalkan komentar